''Produ ksi dari tahun 2008 terus naik, namun diakui produksi dari perusahaan pengeboran masih 98 persen dan diharapkan tahun 2009 produksi akan mencapai 960.000 barel/hari,'' Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dalam rapat kerja di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (24/8).
Produks i tidak sampai 100 persen, karena rata-rata perusahaan pertambangan minyak bumi di Indonesia sudah melewati batas titik puncak produksi dan saat ini sedang mengalami penurunan, namun mereka tetap berupaya penurunan tidak terjadi percepatan.
Nam un untuk mengembalikan produksi kembali seperti semua atau lebih tinggi, diperlukan biaya investasi lebih besar, hal itu terjadi di lapangan minyak yang lokasinya terbesar seperti pada PT Chepron.
Bahkan Blok Natuna turunnya sampai 12 persen/tahun, Caltex turun tujuh persen dan itu berkat kemampuannya mengendalikan kondisi, kalau tidak turunnya bisa menjadi 15 persen.
Untuk meningkatkan produski tersebut, mereka harus mencari sumur pengeboran baru dan penggunaan peralatan yang lebih berkualitas dengan biaya lebih tinggi.
Demikia n pula Exxon Cepu mengatakan akhir Desember 2009 akan meningkatkan produksi hingga 10.000-15.000 barel/hari, namun harus ada kerjasama yang baik dengan pihak Pertamina.
Selain itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, untuk meningkatkan produksi minyak bumi Indonesia, Pemerintah mendesak pada KKKS untuk meningkatkan kinerjanya.
Kar ena mulai tahun ini dan terakhir tahun 2012 banyak kontraktor yang sudah habis masa kontrak kerjanya, nanti kinerja mereka akan dinilai kembali, kalau dinilai baik akan diperpanjang, dan bila tidak akan dilelang kembali dan utamanya akan diserahkan kepada Pertamina.
Kare na dalam UU disebutkan, masalah pengeboran minyak bisa diserahkan kepada Pertamina secara langsung, sehingga kata kuncinya ada pada Pertamina, kalau Pertamina mau, maka semua akan berjalan lancar.
Namun pemerintah juga melihat kalau semua pekerjaan tersebut diserahkan ke Pertamina, apakah mampu atau tidak, apalagi Pertamina akan mengelola Natuna dengan Iinvestasi US$ 40 miliar atau Rp 400 triliun.
''Untu k investasi di Natuna saja Pertamina harus menjari partner, sehingga ini menjadi pertimbangan kami, apakah KKS yang ada akan diteruskan atau tidak. Selain itu juga menjaga iklim investasi kepada swasta baik dalam maupun luar negeri,'' katanya.
Karena itu harus ada Peraturan Menteri pada akhir 2011 semua bentuk kerja sama, apakah ada perpanjangan kontrak kerja sama dengan investor yang ada, namun sudah ada likuidasi terhadap perusahaan yang dinila
http://www.endonesia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar